SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Sertifikasi Legalitas Kayu dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

PEMEGANG IZIN YANG DIWAJIBKAN MEMILKI S-LK

Kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), berlaku bagi pemegang :

  • IUIPHHK, termasuk IPKR
  • IUI
  • TDI
  • TPT
  • IRT/Pengrajin
  • Eksportir Non Produsen
  • Pemilik Hutan Hak
  • HKm, HTR, HD, & HTHR
  • Pemegang IPK, termasuk IPPKH

Dalam hal pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT (HTI), IUPHHK-RE, dan Unit Pengelolaan yang belum memiliki S-PHPL, maka diwajibkan memilki S-LK.

lingkup svlk

PERSYARATAN BAGI PEMEGANG IZIN DAPAT DILAKUKAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

  • MEMILIKI AKTE PENDIRIAN BADAN USAHA atau KTP bagi USAHA PERORANGAN atau AKTE PEMBENTUKAN KELOMPOK bagi Kelompok Pemohon Sertifikasi Secara Group.
  • MEMILKI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU ATAU INDUSTRI PRODUK BERBAHAN BAKU KAYU.
  • PRODUKSI KAYU (PENEBANGAN) ATAU INDUSTRI PRODUK KAYU, TELAH BERJALAN.
  • TELAH MENGISI APLIKASI PERMOHONAN SERTIFIKASI, TERMASUK MENYELESAIKAN KONTRAK (SPK).

REGULASI PEMERINTAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

  1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); DAN
  4. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor: P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal

LINGKUP AUDIT STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU VLK)

Audit dalam rangka penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan dan pelaksanaan standar VLK oleh pemegang izin, dilaksanakan pada saat :

  1. SERTIFIKASI AWAL, yaitu kegiatan dalam rangka perolehan S-LK;
  2. PENILIKAN, yaitu kegiatan dalam rangka pemeliharaan sertifikat; dan
  3. RESERTIFIKASI, yaitu kegiatan dalam rangka pembaharuan masa berlaku sertifikat.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU YANG DIGUNAKAN PADA PELAKSANAAN AUDIT

JENIS IZIN USAHA

STANDAR VLK YANG DIGUNAKAN*

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT (HTI), IUPHHK-RE, dan Unit Pengelolaan

Lampiran 2.1.

IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, dan IUPHHK-HTHR,

Lampiran 2.2.

Pemilik Hutan Hak, termasuk HGU, Hak Pakai, Titisara, Tanah Bengkok, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan

Lampiran 2.3.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), termasuk IPPKH

Lampiran 2.4.

IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan investasi lebih dari Rp. 500 Juta.

Lampiran 2.5.

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan investasi ≤ Rp. 500 Juta.

Lampiran 2.6.

Tanda Daftar Industri (TDI)

Lampiran 2.7.

Industri Rumah Tangga (IRT)/Pengrajin

Lampiran 2.8.

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)

Lampiran 2.9.

Eksportir Non Produsen

Lampiran 2.10.

*) = Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

MASA BERLAKU S-LK & PELAKSANAAN PENILIKAN

JENIS IZIN USAHA

MASA BERLKU S-LK & PENILIKAN

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT (HTI), IUPHHK-RE, dan Unit Pengelolaan

3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali

IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, dan IUPHHK-HTHR,

6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali

Pemilik Hutan Hak, termasuk HGU, Hak Pakai, Titisara, Tanah Bengkok, Hutan Milik Desa, Hutan Adat dan Kuburan

10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), termasuk IPPKH

1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penata usahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU

6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali

IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun.

3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/tahun

6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

IUI dengan investasi lebih dari Rp. 500 Juta.

6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

IUI dengan investasi ≤ Rp. 500 Juta, TDI, TPT dan Eksportir Non Produsen.

6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali

Industri Rumah Tangga (IRT)/Pengrajin

10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali