SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Sertifikasi Legalitas Kayu dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

PEMEGANG IZIN YANG DIWAJIBKAN MEMILKI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)

  • Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
  • Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
  • Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE); dan
  • Pemegang Hak Pengelolaan (PT Perhutani)

PERSYARATAN PEMEGANG IZIN DAPAT DILAKSANAKAN SERTIFIKASI PHPL

  • MEMILIKI LEGALITAS SEBAGAI BADAN USAHA
  • MEMILKI IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE atau Hak Pengelolaan;
  • TELAH BEROPERASI PRODUKSI (RKT) minimal 3 (tiga) tahun.

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Audit dalam rangka penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan dan pelaksanaan standar PHPL oleh pemegang izin, dilaksanakan pada saat :

  1. SERTIFIKASI AWAL, yaitu kegiatan dalam rangka perolehan S-LK;
  2. PENILIKAN, yaitu kegiatan dalam rangka pemeliharaan sertifikat; dan
  3. RESERTIFIKASI, yaitu kegiatan dalam rangka pembaharuan masa berlaku sertifikat.

REGULASI PEMERINTAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

  1. Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; DAN
  2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

STANDAR PHPL YANG DIGUNAKAN PADA PELAKSANAAN AUDIT

MASA BERLAKU S-PHPL & PELAKSANAAN PENILIKAN